ProfesionalNews.com,Tanjungbalai – Sejumlah 5 Fraksi DPRD Kota Tanjungbalai dari anggota Dewan 25 orang, dalam pandangan umumnya Fraksi masing masing kritik demi membangun terhadap Pemerintah setempat, dari Nota Pengantar Keuangan Walikota, Ranperda tentang pertanggung jawaban tahun anggaran 2021 terkesan Dewan membuat catatan.
Nota pengantar keuangan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai di laporkan Walikota H.Waris Tholib,
S.Ag.MM pada Senin,(18/7/22) lalu terkesan menuai kritik 5 Fraksi yang ada di DPRD.
Menurut pandangan umum Fraksi Golkar, Kamis (21/7/22) sebagai juru bicara Hj.Artati,SE mengatakan, penyerapan anggaran yang tidak maksimal, bahwa dengan tidak baiknya perencanaan dan penyerapan anggaran membuktikan Walikota Tanjungbalai tidak mampu melakukan manajemen pengelolaan keuangan dan anggaran yang telah di tetapkan oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagaimana APBD tahun 2021.maka kesempatan ini kami tidak bermaksud memberikan catatan terhadap Nota Keuangan dan RAPBD yang sebentar lagi akan kita bahas.
Oleh karena itu sebut Artati, banyak OPD tidak melakukan penyerapan atau penggunaan anggaran dengan baik, justru dalam pembahasan di harapkan kepada seluruh OPD supaya hadir dalam setiap pembahasan janganbdi wakilkan,sehingga apa yang menjadi harapan kita dapat terwujud.
Tambah Artati lagi, OPD kami tekankan tetap komitmen untuk memegang teguh maksud dan capaian program tahun 2022, Birokrasi yqng baik dalam melayani publik, akan menjadi kunci kesuksesan setiap OPD menggunakan anggaran.
Untuk itu sebut Artati,SE, belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi,tandasnya
Sementara pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tanjungbalai yang di bacakan Teddy Erwin menyampaikan, rapat paripurna Dewan ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 di targetkan Rp.75.843.693.850.00, terealisasi sebesar Rp.58.650.167.941.00 atau 77,33 persen,anggaran yang di berikan Pemerintah kepada dinas dinas tetkait.
Maka lanjut Teddy Erwin yang akrab di sapa Abang Damanik anggaran digunakan dengan maksimal, akan tetapi melihat Silpa dua tahun lalu di 2019 semakin meningkat di peroleh sebesar Rp.4.467.388.812,83 tahun 2020 Silpa Rp.14.981.203.883,39 dan tahun 2021 menjadi Rp.50.342.639.478,91 tentu ini menjadi pertanyaan dan masih terlihat realisasi penggunaan tidak tercapai.
Diharapkan kata Abang, untuk kedepan kerja dan kinerja setiap perangkat daerah harus di tingkatkan, kepada Walikota lebih memperhatikan terkait dalam pelayanan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ungkapnya.
Lain halnya lagi pandangan umum Fraksi Nurani Indonesia Raya kesempatan ini disampaikan Nurul Hasnita Marpaung,SH menuturkan, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Tanjungbalai tah7n 2021 senantiasa dapat di jadikan bahan kajian dan sumbangsih konsep berpikir dalam rangka perbaikan kinetja tugas Pemerintah daerah Kota Tanjungbalai.
Terkait tentang PAD sebut Nurul Fraksi Nurani Indonesia Raya menyimpulkan, tidak tercapai PAD dari beberapa faktor : rendahnyanya kualitas pengendalian internal Pemerintah Kota Tanjungbalai, daya inovasi dan kreativitas dari OPD dalam menggali dan merealisasikan PAD.
Kemudian tambahnya, rendahnya pengawasan si lapangan hingga menyebabkan potensi potensi PAD tidak dapat di gali secara maksimal, terkait anggaran pada Belanja Daerah Kota Tanjungbalai, laporan hanya mencapai 87,91 persen atau sebesar Rp.567.911.449.159,38 sehingga potensial dana nganggur akibat tidak terlaksananya program atau administratif atau prosedur lainnya. paparnya.
Kesempatan ini dari Fraksi Pendekar Keadilan DPRD Kota Tanjungbalai di bacakan oleh Mas Budi Panjaitan S.Pd.I menyatakan, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) laporan keuangan Pemko Tanjungbalai tahun 2021 salam mwnentukan target capaian asumsi yang di gambarkan masih mentah.
Dikatakan Mas Budi, terlalu dangkal sehingga realisasinya jumlah mengalami kemunduran dari ekspektasi awal, karena tidak ada peningkatan PAD yang signifikan, hal ini menunjukkan tidak baik dalam proses penyusunan perencanaan, dilihat dari aspek perencanaan berarti lebih banyak kegiatan yang tertunda, bahkan tidak dapat di laksanakan, berarti target yang di tetapkan tidak terealisasi dan ini menjadi perhatian serius kepada saudara Walikota guna perbaikan kinerja, jelasnya.
Sedangkan dari Fraksi PDI Perjuangan langsung disampaikan ketua Fraksi Eriston Sihaloho,SH menuturkan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) saudara Walikota Tanjungbalai dan perlununtuk di pahami bahwa LKPD merupakan output suatu sistim akutansi tidak terlepas dari siklus penggelolaan keuangan daerah.
Sebut Sihaloho, dari perencanaan, penganggaran, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, secara komprehensif dihasilkan pemeriksaan BPK atas LKPD, namun perlu untuk melakukan studi yang mendalam atas seluruh regulasi.
Karena kata Sihaloho, penyelenggara pengelolaan keuangan Daerah itu sendiri, eksekutif mendapat kewenangan oleh Undang Undang, untuk melaksanakan APBD, sementara Legislatif mendapat amanah melahirkan kebijakan yang sesuai harapan aspirasi masyarakat yang diwakili melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD diatur dalam pasal 311 Permendagri No.13 tahun 2006 telah di sempurnakan dengan Permendagri No.59 tahun 2007.
Adapun sebut Sihaloho lagi, Fraksi PDI P meminta Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk menginventarisasi/mendata seluruh aset Pemko baik yang bergerak maupun sudah tidak bergerak lagi.
Dan mendata perusahaan pengelolaan ikan, pabrik kelapa, perhotelan,tempat hiburan juga pusat perbelanjaan seperti minimarket, karena melihat kurang berperan nya perusahaan daerah sebagai sumber PAD.
Fraksi PDI Perjuangan lanjut Sihaloho saudara Walikota agar tidak memperpanjang kontrak HGB PT Delimas,mengingat PT Delimas gagal mencapai targer perjanjian kontrak.
Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan kepada saudara Walikota untuk mengkaji kembali tentang Tata Ruang Kota Tanjungbalai agar lebih baik, dan mengevaluasi kinerja pelayanan kesehatan secara menyeluruh, tegasnya.(HM)
About Author
