Kota Bekasi, Profesionalnews.com – Pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke 30 di Kota Bekasi.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mempersilahkan Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe memimpin upacara dan dihadiri forkopimda, pimpinan OPD serta ASN pada Senin, (27/4).
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam sambutan tertulisnya yang di bacakan oleh Wawali Abdul Haris membeberkan apresiasi Pemerintah pusat ke seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Selain itu, juga menekankan semangat kolaborasi dan partisipasi aktif menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan dan akuntabel, ungkapnya
Dikatakan, Indonesia merupakan negara besar dengan keragaman budaya, sumber daya alam dan potensi daerah yang melimpah.
Tapi, potensi itu tidak akan optimal tanpa adanya sinergi dan kolaborasi yang solid antar tingkatan pemerintahan. Karena itu, hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam konstitusi.
Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”.
Tema itu, mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal guna mendukung terwujud visi pembangunan nasional melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Menteri Dalam Negeri menegaskan, pentingnya kesatuan visi arah kebijakan strategis serta langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan sebagaimana ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas.
“Karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional,” tegasnya.
Sejumlah hal strategis turut menjadi perhatian di antaranya program kerja prioritas nasional yang terbagi dalam delapan klaster, lanjutnya meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa serta penurunan kemiskinan.
Selain itu, reformasi birokrasi berbasis hasil yang diperkuat dengan digitalisasi dan inovasi daerah terus didorong guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 305 Mal Pelayanan Publik telah beroperasi di berbagai daerah.
Dalam aspek fiskal, masih terdapat ratusan daerah dengan kapasitas fiskal yang lemah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi. Di sisi lain, kolaborasi antar daerah juga perlu ditingkatkan, termasuk dalam penanganan persoalan sampah yang masih menyisakan jutaan ton sampah belum terkelola secara optimal.
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan layanan dasar dan pengentasan ketimpangan, yang tercermin dari angka Gini Ratio nasional. Sementara itu, stabilitas dan ketahanan daerah tetap dijaga melalui pengendalian inflasi serta pertumbuhan ekonomi yang positif.
Sebelum mengakhiri pembacaan sambutan Mendagri, Wawali Abdul Harris Bobihoe menambahkan, Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif, peningkatan kapasitas daerah menjadi prioritas, antara lain melalui penguatan sumber daya manusia aparatur, peningkatan kapasitas keuangan daerah, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.
Upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dilepaskan dari kapasitas masing-masing tingkatan pemerintahan. Untuk itu, peningkatan kapasitas daerah menjadi prioritas, jelasnya.
Ia mengatakan ucapan selamat Hari Otonomi Daerah ke 30 Tahun 2026 serta harapan agar semangat otonomi daerah terus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik dan berdaya saing. (Niko)
About Author
