Kota Bekasi, Profesionalnews.com – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bersama Wakil Wali Kota Bekasi, Harris Bobihoe menerima kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto di kantor Pemerintah Kota Bekasi pada Jumat (10/4).
Dalam rangka peninjauan sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (pemkot).
Wamendagri Bima Arya Sugiarto, meminta penjelasan terkait implementasi kebijakan WFH termasuk mekanisme kerja, pengaturan pelayanan publik serta dampak yang dirasakan sejak kebijakan tersebut diberlakukan.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, kebijakan WFH dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam rangka efisiensi energi. Meski demikian, ia memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak mengalami penurunan kualitas.
“Kami menjalankan kebijakan WFH dengan tetap mengedepankan pelayanan publik, ada pengaturan khusus agar pelayanan di sektor-sektor vital tetap berjalan optimal,” katanya.
Dikatakan, Pemkot Bekasi terus melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan tidak mengganggu aktivitas pelayanan masyarakat.
Kami terus melakukan pemantauan dan evaluasi. Prinsipnya, kebijakan ini harus tetap seimbang antara efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tri memaparkan hasil evaluasi sementara terkait kebijakan efisiensi yang telah diterapkan, salah satunya pembatasan lembur bagi pegawai. Ia menyebut, kebijakan tersebut berhasil hemat anggaran yang cukup signifikan.
“Dari hasil evaluasi sementara, kebijakan pembatasan lembur mampu menghemat anggaran sekitar Rp100 hingga Rp120 juta per bulan. Ini menjadi langkah konkret dalam upaya efisiensi tanpa mengurangi kualitas kinerja,” jelasnya.
Lebih lanjut memaparkan, untuk kebijakan WFH yang saat ini berjalan, perhitungan terkait potensi penghematan ke depan masih akan terus dioptimalkan dan dikaji secara menyeluruh.
“Kami akan terus menghitung secara optimal dampak dari kebijakan WFH ini, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun efektivitas kinerja ASN,” tambahnya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi langkah Pemkot Bekasi dalam mengimplementasikan kebijakan WFH dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Ia menilai penting adanya inovasi dan penyesuaian di tingkat daerah dalam menjalankan kebijakan nasional.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan WFH ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar efektif dan berdampak positif, baik dari sisi efisiensi maupun pelayanan publik,” ujar Bima Arya.
Wamendagri menekankan, setiap daerah perlu memiliki strategi yang tepat dalam menerapkan kebijakan tersebut agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
“Pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan kebijakan ini dengan kondisi masing-masing, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus jadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan WFH ke depan. Pemkot Bekasi berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di tengah berbagai kebijakan yang dijalankan. (Niko)
About Author
